Jakarta – Musyawarah Nasional (Munas) Gerakan Pramuka ke-XI tahun 2023 saat ini berlangsung di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, menuai sorotan tajam dari publik.
Salah satu poin utama yang mencuat adalah absennya Kwarda Jawa Timur, wilayah dengan jumlah kader Pramuka terbesar di Indonesia, dari undangan Munas tersebut.
Tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan antara Kwarda Jawa Timur dan Kwarnas telah memburuk selama beberapa tahun terakhir.
Kwarnas di bawah kepemimpinan Budi Waseso sebagai Ka Kwarnas dinilai gagal merangkul dan menjalankan nilai-nilai Pramuka di dalam tubuh organisasi.
Keputusan Kwarnas yang tidak mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Kwarda Jatim dan ketidakhadiran mereka dalam kegiatan nasional menjadi sumber ketidakpuasan dan kritik.
Selanjutnya, Sikap kesewenang-wenangan yang ditudingkan kepada Kwarnas turut menciptakan atmosfer yang tegang di dunia Pramuka Indonesia.
Topik Terkait
Sikap otoriter yang berjalan bertahun-tahun masih mengkristal hingga saat ini, pelaksanaan Munas harusnya menjadi ajang silaturahmi dan evaluasi serta mengorbitkan regenerasi kader Pramuka di dalam roda organisasi.
Dalam Munas XI 2023, Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Nusa Tenggara Timur (NTT), Kak Pieter Manuk secara terbuka mengecam jalannya Munas yang tidak representatif.
Inilah isi catatan Kak Pieter mengenai bagaimana jalannya Munas 2023:
“Terenyuh, terenyuh, terenyuh. Air mata saya tidak terbendung di kamar 352 Hotel Medan, Banda Aceh pagi ini jam 05.20 tanggal 1 Desember 2023. Terima kasih Kakakku Kak WARDA JATIM yang baik budi dan berkarakter mulia.
Hatimu seluas samudera. Isi dan kata hatimu adalah vitamin dan asupan bergizi untuk kami peserta MUNAS utk mengembalikan MARWAH Gerakan Pramuka Indonesia. Tuhan pasti menolong kita semua menuju Masa Depan Gerakan Pramuka yang lebih baik.
Menyedihkan dan saya sangat terharu.
KWARDA JAWA TIMUR tidak ikut MUNAS GERAKAN PRAMUKA DI ACEH.
Bukti KEGAGALAN dan KETIDAKMAMPUAN KWARNAS dalam membina mengelola, menata dan membina Kwarda di Indonesia.
Tiga tahun Kwarnas TIDAK MAMPU menyelesaikan masalah di JAWA TIMUR. Padahal persoalan sederhana.
Pasti akan jadi ramai di MUNAS. Sudah pasti Saudara kandungmu NTT mengangkat soal ini di forum dan sudah masuk dalam salah satu item PANDANGAN UMUM KWARDA NTT.
Tetap semangat Saudaraku.
Salam hormatku buat Kak ARUM SABIL Ketua Kwarda Jatim yang SEMAKIN DI TEKAN SEMAKIN TUMBUH.
SALAM PRAMUKA. Ka Kwarda NTT”
Kontroversi Pemberhentian Tiga Pengurus Kwarnas
Selain itu, sorotan terbesar datang dari langkah kontroversial Ketua Kwartir Nasional, Budi Waseso, yang memberhentikan tiga pengurus Kwartir Nasional yang dinilai membela Kwarda Jawa Timur.
Budi Waseso mengeluarkan SK Nomor 25/Tahun 2023 tentang Pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Pergantian Antar Waktu Masa Bakti 2018-2023.
Ada tiga pengurus atau Andalan Nasional yang diberhentikan, yaitu Untung Widyanto, Rapin Mudiardjo dan Roberto Pramudya Sidauruk.
Menurut Untung Widyanto, SK diterima melalui surat elektronik beberapa hari setelah diteken pada 27 Februari 2023. Menurut Untung, SK tersebut tak memuat penjelasan alasan-alasan pemberhentian.
Lebih lanjut, pemberhentian tanpa penjelasan yang jelas membuat polemik semakin kompleks, sementara pengurus yang diberhentikan menyuarakan kritik mereka terhadap kebijakan Kwarnas.
“Kami bersikap kritis, yaitu mempertanyakan kebijakan pimpinan Kwarnas yang mengucilkan Kwarda Jawa Timur dalam kegiatan Pramuka di tingkat nasional dan perjanjian pendataan anggota dengan perusahaan swasta,” ujar Untung dalam keterangannya, Selasa (7/3/2023).
Kontroversi ini menandai krisis identitas Pramuka di Indonesia dan menimbulkan pertanyaan serius tentang kemampuan Kwarnas dalam memimpin dan membina organisasi ini.
Munas XI 2023 seharusnya menjadi momentum silaturahmi, evaluasi, dan regenerasi kader Pramuka. Namun, keputusan kontroversial dan ketidakhadiran Kwarda Jawa Timur menunjukkan bahwa perlu adanya introspeksi mendalam terhadap kepemimpinan Kwartir Nasional demi memulihkan kepercayaan dan marwah Gerakan Pramuka Indonesia.
