Gerakan Pramuka lahir sebagai benteng pendidikan karakter bangsa, bukan arena politik praktis. Namun, dinamika dalam tubuh Kwartir Nasional belakangan ini memperlihatkan gejala yang sangat mengkhawatirkan: pergeseran orientasi dari pembinaan generasi muda ke manuver kekuasaan yang penuh intrik dan aroma transaksional.
Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) yang digelar pada 1 Juni 2025 di Jakarta oleh Kwarnas menjadi bukti terbaru bahwa Pramuka sedang memasuki fase krisis identitas. Forum yang seharusnya menjadi ruang konsolidasi program dan evaluasi kinerja justru dibayangi oleh isu-isu politis, termasuk desas-desus penunjukan Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman oleh Presiden Prabowo sebagai figur penyelamat Pramuka. Kekhawatiran terbesar bukanlah siapa yang memimpin, tetapi bagaimana seseorang bisa memimpin.
Pemilihan Ketua Kwarnas pada Munas 2023 di Banda Aceh menampilkan wajah buram demokrasi internal. Calon tunggal, tata tertib “disiapkan”, dan eliminasi kompetitor potensial menunjukkan bahwa proses tersebut lebih menyerupai kongres partai politik daripada musyawarah yang menjunjung tinggi nilai musyawarah mufakat.
Jika benar ada aliran dana dan manipulasi dukungan seperti yang disinyalir beberapa peserta, maka ini bukan hanya pelanggaran etika organisasi, tapi juga pengkhianatan terhadap Dasa Darma Pramuka. Bagaimana bisa kita mendidik anak-anak muda untuk jujur, bertanggung jawab, dan adil, bila elit pengurusnya justru mencontohkan sebaliknya?
Adalah benar bahwa Presiden Prabowo menjabat sebagai Ketua Majelis Pembimbing Nasional (Mabinas). Tetapi perlu ditegaskan: Mabinas bukanlah pelaksana harian organisasi. Fungsinya bersifat pembimbing dan pengarah moral, bukan eksekutor kekuasaan struktural. Penunjukan figur militer aktif maupun purnawirawan untuk memimpin Pramuka harus dilihat dalam kerangka pembenahan manajerial dan bukan kooptasi politik.
Jika tidak hati-hati, intervensi Mabinas bisa menimbulkan preseden buruk: bahwa kepemimpinan Pramuka dapat dibentuk lewat penunjukan politik, bukan proses organisasi yang sehat. Maka, transformasi yang dituntut oleh berbagai pihak, harus tetap berpijak pada prinsip otonomi gerakan. Kita tidak boleh menukar independensi Pramuka dengan stabilitas semu yang dibeli lewat intervensi elite politik.
Kritik terhadap Budi Waseso bukan tanpa dasar. Kealpaannya dalam pengelolaan organisasi, problem tata kelola unit usaha, dan memburuknya citra Kwarnas menjadi deretan alasan mengapa desakan Munas Luar Biasa menguat. Namun, mundurnya seorang ketua bukanlah tujuan akhir. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa peralihan kekuasaan tidak jatuh ke tangan baru yang hanya mengganti wajah, tapi melestarikan budaya kekuasaan yang sama.
Perlu ada reformasi menyeluruh: mulai dari peninjauan ulang mekanisme Munas, pembatasan masa jabatan, pembentukan badan etik independen, hingga transparansi keuangan unit usaha. Jika Gerakan Pramuka tidak segera melakukan otokritik dan peremajaan struktural, maka organisasi ini akan terjebak dalam pusaran yang menggerogoti cita-cita luhur pendidikan karakter.
Topik Terkait
Pramuka adalah milik kita. Milik anak-anak muda yang mencari jati diri, bukan milik para elite yang mengejar gengsi. Politik internal Pramuka seharusnya didasari semangat gotong royong, bukan perebutan kursi. Pemuda butuh panutan, bukan politisi yang menyamar jadi pembina.
Rakorsus 2025 harus menjadi titik balik. Entah Budi Waseso memilih legawa mundur, atau bertahan dalam resistensi yang memperdalam jurang perpecahan, satu hal harus digarisbawahi: Pramuka tidak boleh lagi dikorbankan demi ego kekuasaan.
Munas Luar Biasa adalah langkah awal, bukan akhir. Yang kita butuhkan adalah perubahan sistemik, bukan hanya perubahan figur. Karena yang sedang kita pertaruhkan bukan hanya masa depan organisasi, tetapi masa depan generasi muda Indonesia.
Semua berpijak pada niat baik, katanya. Untuk menyelamatkan organisasi. Tapi… bukankah Pramuka seharusnya jadi organisasi pendidikan yang independen? Kalau tiap kali ada masalah langsung diselesaikan lewat intervensi dari atas, apa kabar kaderisasi? Apa kabar otonomi organisasi?
Jangan sampai pesan moral yang tersisa di Pramuka cuma: Kalau mau jadi pemimpin, dekat-dekatlah ke elite kekuasaan. Jangan terlalu sibuk bikin program, nanti nggak sempat cari dukungan.
Yang paling miris dari semua ini adalah generasi muda Pramuka jadi penonton. Sementara orang-orang tua sibuk bertarung di balik meja rapat dan surat keputusan, anak-anak Pramuka di lapangan bingung harus belajar apa dari semua ini.
Bukankah seharusnya mereka belajar tentang kepemimpinan, pengabdian, dan integritas? Tapi yang mereka lihat justru: kekuasaan, drama, dan saling jegal.
Maka, pertanyaannya bukan lagi, siapa yang akan jadi ketua? Tapi, bagaimana cara kita membersihkan budaya politik praktis dari Pramuka?
Kalau mau Munas Luar Biasa, silakan. Tapi jangan cuma ganti orang. Ganti juga sistemnya. Buka ruang demokrasi yang sehat. Buat mekanisme pemilihan yang adil dan transparan. Libatkan semua unsur, terutama kader-kader muda yang selama ini cuma disuruh baris-berbaris tanpa pernah tahu siapa yang mengatur barisannya.
Karena Pramuka bukan milik satu orang, Pramuka adalah milik semua, terutama mereka yang hari ini masih mengenakan seragam coklat dengan penuh harapan, bukan kepentingan.
